Selasa, 19 April 2011

Rencana Aksi Rehabilitasi, Rekonstruksi Dan Relokasi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Merapi

Bencana erupsi gunung Merapi akhir tahun 2010 lalu, menimbulkan berbagai kerugian yang tidak kecil nilanya. Total kerusakan dan kerugian dampak erupsi Merapi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah mencapai Rp 3,56 Triliun.


Dampak ini meliputi di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor. Kerusakan di lima sektor mencapai Rp 1,69 trilyun sedangkan kerugian sekitar Rp 1,87 trilyun. Total kerusakan dan kerugian di masing-masing sektor berturut-turut adalah sebagai berikut: permukiman (Rp 626,65 milyar), infrastruktur (Rp 707,47 milyar), ekonomi produktif (Rp 1,69 trilyun), sosial (Rp 122,47 milyar), dan lintas sektor (Rp 408,76 milyar).


Untuk rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi erupsi langsung dari Merapi sudah bisa dilakukan. Sedangkan untuk dampak lahar dingin belum bisa dilakukan karena masih berlangsung hingga akhir musim penghujan periode ini.


Untuk membangun kembali daerah terdampak bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan lebih baik (back build better) di kawasan Merapi diperlukan dana sekitar Rp 1,35 trilyun. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ini meliputi lima sektor seperti halnya dalam perhintungan kerusakan dan kerugian, yaitu permukiman (Rp 247,08 milyar), infrastruktur (Rp 417,67 milyar), ekonomi produktif (Rp 222,16 milyar), sosial (Rp 149,25 milyar), dan lintas sektor (Rp 314,60 milyar). Total kebutuhan pemulihan tersebut diperuntukkan selama tiga tahun yaitu 2011-2013.

Dari total kebutuhan dana tersebut Rp 1,23 trilyun (91%) berasal dari APBN, Rp 70,29 milyar (5%) dari APBD provinsi dan Rp 53,59 milyar (4%) dari APBD kabupaten. Dengan demikian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi diharapkan selesai pada 2013.

Adanya perbedaan mengenai besarnya kerusakan dan kerugian dan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dibandingkan dengan penilaian sebelumnya disebabkan adanya kesepakatan antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam perhitungan tiap sektor.

Berdasarkan peta kawasan rawan bahaya dan peta terdampak langsung erupsi Merapi tahun 2010 dari Badan Geologi, Kementerian ESDM, maka pada daerah yang terdampak langsung erupsi 2010 harus dikosongkan dari permukiman.

Daerah tersebut meliputi luas 1.300 hektar di Kabupaten Sleman, Yoggyakarta dan 10 hektar di sekitar Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Klaten Jawa Tengah. Diperkirakan hingga 100 tahun ke depan daerah tersebut memiliki risiko tinggi terkena awan panas dan material aliran piroklastik panas muntahan dari Merapi. Posisi kubah lava yang sedemikian rupa membuka ke arah selatan menyebabkan awan panas akan meluncur dominan ke Kali Gendol dan hulu Kali Opak.

Kebijakan pemulihan bidang perumahan dilaksanakan melalui skema relokasi atas wilayah-wilayah yang terdampak langsung erupsi Merapi 2010. Pada KRB III (kawasan rawan bahaya 3) masih diperbolehkan dihuni dengan zero growth pertumbuhan dan living harmony with risk (hidup harmoni dengan risiko bencana) melalui rekayasa sosial dan teknis. Penentuan area tersebut mengacu peta KRB III khususnya wilayah terdampak langsung erupsi Merapi 2010 dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan daerah tersebut harus direlokasi.

Penduduk yang direlokasi pemerintah adalah semua penduduk yang tinggal di daerah terdampak langsung erupsi Merapi 2010. Jumlah kepala keluarga (KK) terdampak langsung erupsi Merapi 2010 dan banjir lahar dingin (sementara) :

Jenis Bencana DIY Jawa Tengah
Erupsi 2.636 174
Lahar Dingin 46 443*
TOTAL 2.682 617


* = Data jumlah KK dampak lahar dingin per 14 April 2011. Data akan disesuaikan dengan perkembangan terkini.

Dalam relokasi kebijakannya ada 2 pilihan yaitu:


1. Relokasi mengikuti lokasi yang telah disediakan pemerintah,
2. Relokasi yang dilaksanakan secara mandiri (inisiatif masyarakat). Relokasi mandiri adalah kegiatan relokasi masyarakat terkena dampak erupsi ke tanah milik sendiri melalui pola pemberdayaan masyarakat.

Data by name by address relokasi dan siteplan lokasi mandiri dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Jumlah masyarakat yang bersedia melaksanakan relokasi mandiri di DIY (305 KK) :


Desa Wukirsari : 101 KK
Desa Kepuharjo : 204 KK
Sedangkan di Jawa Tengah 617 KK akan melakukan relokasi mandiri.

Di DIY kebijakan relokasi yang dilakukan adalah:


1. Memanfaatkan lokasi huntara yang sudah berada pada zona aman, meliputi: (1) Gondang, (2) Kuwang, (3) Plosokerep, (4) Dongkelsari, dan (5) Kentingan ditingkatkan menjadi hunian tetap.


2. Kekurangan tanah sebagai akibat perubahan luas tanah hunian tetap dan tambahan infrastruktur lingkungan (dari standar 100m2/KK menjadi 150m2/KK), dicarikan penggantinya di lokasi terdekat (Tanah Kas Desa yang saat ini sedang dikelola oleh masyarakat).


3. Untuk mengganti tanah kas desa di lokasi huntara yang berada di zona bahaya saat ini (Banjarsari dan Jetis Sumur), disediakan cadangan tanah pengganti seluas 12,5 ha di Desa Argomulyo.

Di Jawa Tengah kebijakan relokasi dilakukan dengan:


1. Relokasi bagi penduduk yang terdampak langsung erupsi Merapi 2010 dilaksanakan secara mandiri.
2. Dampak lahar dingin saat ini masih terus dilakukan pendataan karena proses banjir lahar dingin kemungkinan masih berlangsung sampai musim penghujan berakhir periode ini.

Insetif penggantian tanah dilakukan dengan:


1. Warga yang mempunyai lahan dan bermukim di wilayah terdampak langsung erupsi Merapi 2010 mendapatkan insentif/kompensasi dan stimulan pembangunan rumah sebesar 30 juta per rumah utama. Pemerintah menyediakan Tanah Kas Desa yang dapat dibeli masyarakat (untuk DIY).


2. Warga yang mempunyai lahan di wilayah terdampak langsung dan tidak bermukim di lokasi tersebut hanya mendapatkan insentif.


3. Besaran insentif/kompensasi ditentukan berdasarkan luas kepemilikan lahan x NJOP (Catatan: NJOP rata-rata di DIY dan Jateng disepakati Rp 37.500,-/m2).


4. Sesuai surat dari Menteri Kehutanan Nomor : S.63/Menhut-IV/2011 tanggal 14 Februari 2011, hal penambahan luas kawasan hutan menyetujui dilakukan rehabilitasi terhadap + 1.300 ha di DIY dengan membeli tanah penduduk di daerah terdampak.


5. Daerah terdampak langsung di Jawa Tengah seluas 10 Ha dimasukkan dalam program rehabilitasi hutan.


6. Tanah seluas 1.310 ha tersebut akan dijadikan hutan lindung dan taman nasional oleh Kementerian Kehutanan. Untuk membebaskan lahan tersebut pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 296,25 milyar yang nantinya akan diperuntukkan pembelian tanah kas desa, rehabilitasi hutan dan insentif bagi masyarakat yang harus relokasi.

Dengan demikian setiap KK yang harus direlokasi akan memperoleh dari pemerintah berupa:


1. Insentif/kompensasi yang ditentukan berdasarkan luas kepemilikan lahan x NJOP (Catatan: NJOP rata-rata di DIY dan Jateng disepakati Rp 37.500,-/m2). Nilai NJOP ini merupakan usulan dari Pemda DIY dan Jateng yang diperoleh berdasarkan survai di lapangan dan sebagai nilai rata-rata.

Semakin luas tanah penduduk maka semakin besar nilai penggantian yang diperoleh dari pemerintah. Saat ini kondisi lahan masyarakat di daerah yang terkena dampak Merapi sudah tertimbun pasir dan batu-batu besar sehingga tidak bisa untuk dimanfaatkan. Selain itu juga kondisinya sangat berbahaya karena berdasarkan prakiraan Badan Geologi dalam jangka waktu 100 tahun ke depan aliran lava dan awan panas akan melalui Kali Gendol dan lahan-lahan masyarakat.


2. Bantuan pembangunan rumah Rp. 30jt/unit. Bantuan tersebut merupakan stimulus dalam pembangunan rumah. Masyarakat diberi keleluasaan dalam menentukan type rumah, dengan ketentuan minimal luas bangunan 36m2.


3. Luas tanah untuk masing-masing rumah 100 m2, ditambah untuk fasum & fasos 50m2 per rumah sehingga menjadi 150m2/KK.


4. Konstruksi bangunan harus memenuhi kriteria struktur tahan gempa yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan.

Rencana relokasi bagi masyarakat di DIY dan Jawa Tengah di luar dari dampak lahar dingin akan dilakukan dibeberapa tempat, yaitu di Magelang, Gondang, Plososkerep, Dongkelsari, Kuwang, Tegalwaru, Kentingan.

Lokasi tersebut merupakan lokasi hunian sementara kecuali di Banjarsari dan Jetis Sumur yang berada di daerah rawan bahaya sehingga akan dipindahkan ke Desa Argomulyo.

(Arnelia Triwardini/DN/bd)

Disampaikan oleh DR. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam acara Press Conference Update Terbaru Relokasi Merapi

Hendardji Soepandji Ciptakan Kemayoran yang Modern

Pensiun dari kegiatannya di dunia kepolisian, tak membuat Hendardji Soepandji berhenti bergerak. Saat ini, ia malah disibukkan dengan pembangunan kawasan di salah satu sudut kota Jakarta, yaitu Kemayoran.

Sibuk menata sebuah sudut di Jakarta, tak membuat Hendardji melupakan hobinya bermain golf. Di tengah-tengah hobi tersebut, ia masih meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami seputar tata kota Kemayoran.

Berbalut kostum golf ala Hendardji berupa t shirt hijau, celana panjang cokelat, dan sepatu kets, ia pun membeberkan sejumlah rencana ke depan pembangunan komplek Kemayoran.

Menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). PPKK membuatnya berkeinginan menyulap kawasan gersang daerah Kemayoran menjadi sebuah tempat nyaman yang serba hijau.


Hobi travelling nya keliling dunia, membuahkan keinginan tersendiri bagi Hendardji untuk menciptakan kota yang nyaman dan indah.


Selain itu, orangtua Hendardji yang hobi berkebun juga memberinya inspirasi untuk tata kota yang hijau dan cantik.


“Saya ingin memberikan kenyamanan bagi semua orang, sehingga tempat ini jadi idola.” katanya kepada kami.

Rapikan Infrastruktur Kemayoran


Kemayoran sebelumnya identik dengan kawasan terasing dan kumuh. Untuk mengatasi hal tersebut, Hendardji berencana untuk merapikan infrastruktur Kemayoran.


Bukan hanya itu, Kemayoran juga akan disulap sebagai kawasan perdagangan internasional. Karena penghuni sekitar tempat tersebut amat heterogen, Hendardji pun berencana untuk membangun berbagai infrastruktur agar pembangunan kawasan perdagangan internasional bakal terwujud.


Salah satunya dengan membangun mega proyek berupa gelanggang olahraga berstandar internasional. Proyek tersebut rencananya akan selesai tahun 2015 mendatang.


Sulitnya akses menuju kawasan Kemayoran juga menjadi PR tersendiri bagi Hendardji. Karena itu, ia saat ini berencana untuk membangun kereta bawah tanah.


Untuk merealisasikan hal tersebut, PPKK menyediakan dana kurang lebih Rp 4 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dan Rp 3 triliun untuk pembangunan kereta bawah tanah.


Kawasan Kemayoran akan menjadi asri dan hijau. Lapangan golf dan pasar tradisonal yang nyaman juga akan dipersiapkan di area tersebut. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat yang bermukim dan mengunjungi daerah itu merasa betah berlama-lama di sana.

Belajar hingga negeri Cina


Falsafah kejarlah ilmu hingga negeri Cina ternyata berlaku bagi dirinya. Hendardji yang tak berpengalaman di bidang property, nyatanya bisa memberikan kontribusi yang berarti oada perkembangan property di Indonesia, khususnya di Jakarta.


“Saya memang tidak ada background property, tapi saya belajar secara otodidak, dengan berkeliling dunia. “kata anak ke-4 dari pasangan Alm. Brigjen. Dr. Soepandji dan Roesmijati itu.


Dari situ ia mulai membuka mata, bahwa ternyata tak ada kata terlambat untuk belajar. Semua hal ia pelajari, termasuk membaca buku dan melihat-lihat pembangunan tata kota di negeri orang, seperti Italia, Amerika, dan Perancis.


“Saya senang melihat keindahan. Ketika mengunjungi negara tersebut, saya sempat membayangkan kapan negara kita akan berubah seperti itu.” Tuturnya.

Dan berbekal nekat serta pengetahuan otodidak, akhirnya pria yang selalu meluangkan waktunya untuk keluarga itu bisa juga mengembangkan hasil pengamatannya untuk direalisasikan di Kemayoran. Di PPKK, ia berusaha untuk melakukan pengelolaan dan berbagai upaya mengembangkan Kemayoran agar lebih maju dan modern.


“Target saya nggak banyak. Yang penting, semuanya berjalan sesuai dengan road map yang ada saja. “ tuturnya ketika ditanya mengenai target jangka panjangnya membangun Kemayoran.

Perbincangan sore itu pun harus berakhir. Karena Hendardji harus melangkah ke panggung arena JI Expo Kemayoran untuk memberikan kata sambutan.

Tata kota yang asri memang merupakan dambaan semua lapisan masyarakat. Semoga tak hanya Kemayoran, tetapi juga seluruh sudut di Jakarta dan Indonesia terkelola dengan semestinya.


(Arnelia Triwardini/DN/bd)

Rusli Zainal, Si Ramah yang Doyan Guyon

Di balik segala kemajuan pesat yang terjadi di Kepulauan Riau ternyata ada seseorang yang berjasa di sana. Siapa lagi kalau bukan orang nomor satu yang menggawangi provinsi tersebut. Sang gubernur merasa bersyukur, hingga kini daerahnya menjadi salah satu potensi investasi yang cukup besar di Indonesia.


Sosok itu begitu ramah. Ia menyapa setiap pewarta yang ingin berbincang dengannya. Bahkan, ia tak segan untuk memberikan nomor handphone pribadinya kepada semua pewarta yang meminta nomornya. Ketika ada salah seirang yang iseng meneleponnya , ia tak tampak kesal, malah bercanda dengan kami, “Ngetes nih ceritanya, nggak percaya ya itu nomor saya?” katanya sambil tertawa.


Rusli Zainal. Ia memang terkenal ramah. Saya menemuinya dalam acara Indonesia International Infrastructure 2011 Conference & Exhibition (IIICE 2011) di kawasan Senayan, Jakarta.


Mengenakan kemeja putih dan celana panjang, lengkap dengan dasi, ia berjalan dengan santai. Tampak beberapa pengawal yang menemaninya ketika itu.

Ia membuka sua dengan mengobrol seputar investasi di daerahnya. Mulai dari pengembangan bisnis kelapa sawit hingga listrik.


“Hampir satu tahun APBN Indonesia ada di Riau. Di Dumai dan beberapa daerah lain di Riau telah menyumbang 300 triliun.” Tuturnya ditanya mengenai proyek investasi di daerahnya.


Data yang dikeluarkan oleh BKPM menunjukkan bahwa angka investasi di Riau untuk tahun 2010 untuk penanaman modal asing (PMA) adalah sebesar US$ 86,633 juta lebih dan Rp 1,037 triliun lebih untuk Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).


Secara nasional, Riau berada di ranking 14 untuk Penanaman Modal Asing dan 12 untuk PMDN. Hebat bukan?

“Infrastruktur Riau masih amburadul”


Tak ada gading yang tak retak. Hal tersebut rupanya diakui oleh Rusli. Dibalik pesatnya dunia investasi di Riau masih menyembunyikan berbagai kendala, salah satunya infrastruktur.


“Jalan raya merupakan salah satu infrastruktur penting yang ada di Riau, tetapi sebagain besar jalan rusak parah. Bahkan Riau masuk peringkat ke empat tertinggi dalam hal kecelakaan.Infrastruktur Riau masih amburadul” Katanya.


Saat ini, ia dan jajarannya sedang mengembangkan upaya untuk mengatasinya. Diantaranya, dengan membangun empat buah jembatan di Dumai.


Masalah infrastruktur inilah yang kemudian dituding menjadi hal utama mundurnya ranking investasi Riau secara nasional.


Jika sebelumnya Riau berada di peringkat 5, tahun 2010, daerah ini turun peringkat, dan menempati posisi ke-14.


Namun hal tersebut tak menjadikan Rusli patah arang. Ia tetap gencar berpromosi agar daerahnya tetap diminati para investor.

“Itu bukan karena saya”


Namun Riau tetaplah diminati. Tingkat perekonomian di sana cukup bagus. Berbagai negara juga cukup berminat untuk menanamkan investasinya di sana, diantaranya, Malaysia, yang sedang menanamkan modalnya untuk pembangunan listrik di sana.

Sejuta keberhasilan yang penuh dengan pasang surut itu tak menjadikan Rusli merubah pribadinya. Ia memang terkenal terbuka dan tidak sombong.

Hal tersebut mungkin muncul dari latar belakangnya yang sebagai aktivis. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris KNPI Riau. Ketika itu, jabatan tersebut diraihnya ketika masih duduk di bangku kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Riau.


Rusli juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Riau.


Di samping kuliah dan berorganisasi, ia juga dikenal sebagai pebisnis, dengan menjadi pimpinan cabang di PT Mohairson Pekanbaru pada tahun 1982.


Pribadi yang asyik dan mudah bergaul, ditambah pengetahuan di dunia politik dan bisnis, membuat namanya cukup terdengar lingkup pemerintahan daerah.


Sebelum menjadi gubernur, ia terpilih menjadi Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 1999-2003.
Rusli menjabat sebagai gubernur Riau yang ke 11. Ia menjabat selama selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2009-2014.


Sebagai orang terpandang di Riau, tak menjadikan pria kelahiran desa Bolak, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir 3 Desember 1957 tersebut tinggi hati.


Ia tetap ramah, dan menganggap berbagai kemajuan yang dicapai daerahnya sebagai keberhasilan bersama.
“Keberhasilan Riau adalah sumbangsih semua masyarakat, ini bukan karena saya. Buat saya kesuksesan yang diraih secara bersama lebih penting maknanya,” jelasnya.


Itulah Rusli Zainal. Sang pemimpin yang dikenal tak sombong, selalu membantu rakyat kecil, dan penuh dengan sejuta visi dan misi.


Hingga kini, ia masih memantapkan langkah menjadi orang nomor satu di daerahnya. Pribadi ramah itu, akhirnya harus pergi meninggalkan kami.


Namun obrolan singkat dengannya, menyiratkan berbagai pesan bahwa sebagai petinggi, haruslah tetap rendah hati dan penuh dengan sejuta mimpi untuk memajukan rakyat.


(Arnelia Triwardini/DN/bd)