The 3rd Top Executive Forum on Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) kembali menyelenggarakan pertemuan puncak dengan para pebisnis. Kali ini pertemuan itu bertajuk The 3rd Top Executive Forum on Governance dengan fokus pembahasan Law Enforcement for Good Governance. Pertemuan berlangsung di Grand Hyatt Nusa Dua Bali, 13-14 Mei 2010. Pada kesempatan itu, Ketua Umum KNKG Mas Achmad Daniri juga menyerahkan buku pedoman umum Good Public Governance kepada Wapres Ini adalah jawaban atas permintaan Wapres Boediono ketika KNKG bertamu ke Istana Wapres beberapa waktu lalu.

Di forum ini hadir pembicara dari Pemerintah maupun non-Pemerintah. Selain Wakil Presiden (Wapres) Boediono, hadir pula Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Country Director Bank Dunia di Indonesia Joachim von Arsmberg, serta Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Fuad Rahmani. "Semuanya berkepentingan melihat kemajuan penerapan good governance di indonesia," kata Ketua Panitia Penyelenggara Amir Abadi Jusuf.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya, mengatakan, “Ada empat elemen utama good governance, yaitu partisipasi publik, transaparansi, akuntabilitas, dan law enforcement.” Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung good governance adalah mengadakan open house bagi seluruh lapisan masyarakat pada hari Sabtu terakhir setiap bulannya, dimulai dari pukul 9 hingga pukul 12. “Semua orang dapat hadir, baik warga lokal maupun asing. Mereka mendapat waktu tiga menit untuk berbicara,” ujar Gubernur Bali menjelaskan acara open house tersebut.

“Pemerintah yang bersih merupakan janji kampanye pasangan SBY-Boediono”, ujar Wapres saat menyampaikan pengarahannya. Wapres menegaskan bahwa Pemerintah akan dengan sekuat tenaga berupaya untuk mewujudkannya. Waktu yang diperlukan untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih cukup panjang, terkadang memerlukan satu generasi atau lebih, agar dapat dirasakan secara sistematik dan berkesinambungan.

Yang jelas, sejauh ini demokrasi adalah wadah terbaik yang dapat merealisasikan Indonesia yang adil, bebas, dan makmur. “Demokratisasi tahun 1998 adalah upaya kedua untuk mewujudkan demokrasi. Yang pertama tahun 1950an dan dianggap gagal karena demokrasi tidak memberikan kemakmuran kepada masyarakat, sehingga menimbulkan deligitimasi demokrasi”, tegas Wapres pada saat menjelaskan sejarah demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi yang sustainable, semua pihak yang terlibat harus konsekuen. Tekad bangsa ini adalah agar demokrasi sustainable dan memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kuncinya terletak pada bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang juga harus didukung oleh Pemerintah yang efektif.

Masalah utama terbentuknya Pemerintah yang efektif adalah demokrasi tidak secara otomatis akan mewujudkannya, malahan kecenderaungannya pada tahap awal menemui kesulitan. Oleh karenanya, harus ada upaya khusus untuk menjaga demokrasi yang diselaraskan dengan pembentukan Pemerintah yang efektif.

Pembangunan demokrasi di berbagai negara, menunjukan awal yang bagus tetapi ada terkadang rongrongan dari dalam. Inti dari demokrasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan berkesinambungan adalah stabilitas dan regularitas secara politik, birokrasi yang efektif, dan program yang rasional untuk pembangunan sosial ekonomi. Untuk mendukung stabilitas politik, diperlukan kesepakatan dari semua pihak untuk mengikuti aturan permainan dasar demokrasi yang benar. “Perkembangan birokrasi kita saat ini lebih mengikuti alur perkembangan politik, bukan mengikuti desain birorasi yang efektif, inilah yang menyebabkan demokrasi kita menemui beberapa masalah”, ujar Wapres saat menjelaskan pentingnya birokrasi yang efektif. Untuk membentuk birokrasi yang efektif, Presiden telah membentuk Komite Nasional Reformasi Birokrasi dengan Wapres sebagai Ketua Pengarah.

Tiga bidang yang menentukan suksesnya birokrasi adalah pemberantasan masalah korupsi, menghindar dari praktek-praktek money politics, menjaga sikap profesionalisme dengan menghilangkan konflik kepentingan bisnis dan birokrasi. “Indonesia menjadi salah satu model dan menjadi contoh demokratisasi yang berjalan dengan baik. Kita berbahagia, tetapi jika kita melakukan introspeksi, masih banyak yang harus kita kerjakan,” tegas Wapres. Misalnya, masih banyak peraturan tentang demokrasi belum lengkap. “Tugas kita bersama-sama membangun pemerintahan yang efektif untuk kita semua, sehingga tercapai demokrasi yang sustainable,” ujar Wapres di akhir sambutannya.

Ibu-Ibu Jaman Sekarang

Suatu siang di sebuah mall besar di Jakarta, seorang ibu dengan dandanan necis berjalan terburu-buru dengan anaknya. Yah, gaya sosialita ibu-ibu jaman sekarang deh.

Balutan knit dan celana jeans membuat sang ibu terlihat lebih muda. Jinjingan tas kulit Hermes, dan bersepatu high heels Gucci, membuat itu itu terlihat cantik dan modern. Belum lagi aksesoris yang dipakainya. Prada sungalsses, dan syal bermerek menutupi lehernya.

Terburu-buru, ia BBM-an dengan kerabat untuk membicarakan gossip artis terbaru.

Yang menarik adalah, si ibu seperti lupa kalau ia membawa anak perempuannya. Berusia sekitar 5 tahun, anak perempuan itu tergopoh-gopoh mengikuti langkah si ibu. Kasian sekali si anak. Mengikuti langkah ibunya dengan cepat.

Sementara sang ibu, seakan tak peduli dengan kehadiran sang anak. Boro-boro menggandengnya, si anak dilepas begitu saja sendirian.

Sedih deh ngeliatnya. Modern sih keliahatannya. Karir mapan sepertinya. Pergaulan luas, tapi, untuk urusan keluarga, terutama dengan anak, si ibu seperti baru belajar saja.

Untuk menggandeng anak, ia bisa lupa begitu saja. Gue sendiri takut banget itu anak keserimpet atau jatoh kejepit escalator, gara-gara si ibu lebih mementingkan BBM-an dengan temannya.

Apa sebagian besar ibu-ibu modern kaya gitu ya? Mereka hanya memetingkan penampilan dan pergaulan, sementara untuk mengawasi anak saja, susahnya minta ampun. Padahal bertatap muka dengan anak juga jarang-jarang. Nggak susah dong, untuk sekedar menggandeng si anak. kalo tau2 itu anak diculik, jangan2 tuh ibu nggak tau lagi. Hi..serem ah.

TUGAS MENKEU BARU: BERESKAN !!! DESENTRALISASI FISKAL SEMU, Ajang Lobby Elit dan Daerah

TUGAS MENKEU BARU:

BERESKAN !!! DESENTRALISASI FISKAL SEMU,

Ajang Lobby Elit dan Daerah

Terlepas dari dinamika politik yang melatarbelakanginya , Kamis 21 Mei 2010 Menteri Keuangan baru Agus Martowardjojo resmi menjadi anggota KIB II. Menkeu sebelumnya, dianggap beberapa kalangan telah berhasil meletakan fondasi reformasi birokrasi di sektor keuangan. Meskipun Presiden SBY, memberikan salah satu instruksi kepada MenKeu baru untuk mengembangkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih luas. Namun, Jika dilihat dari kebijakan anggaran saat ini, desentralisasi fiscal, masih sebatas jargon politik kosong untuk menarik simpati daerah. Persoalannya, sebagai Negara menganut otonomi daerah, system anggaran saat ini belum mendukung tujuan otonomi daerah mendekatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.

Hal ini dapat tergambarkan dari belanja Negara kita yang meningkat 121% dari tahun 2005 sebesar Rp. 509,6 trilyun menjadi Rp. 1.126 trilyun pada APBNP 2010. Namun peringkat Indeks Pembangunan Manusia kita terus terpuruk, Tahun 2006, Indonesia berada di peringkat ke-107, merosot ke peringkat ke-109 pada tahun 2007-2008, dan pada 2009 menjadi peringkat ke-111. Bahkan lebih buruk dari peringkat Palestina (110) dan Sri Lanka (102) yang sedang dilanda konflik. Hal ini menunjukan besarnya peningkatan belanja Negara tidak mengalami dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, dikarenakan praktek desentraslisasi fiscal semu, seperti yang diidentifikasi Seknas FITRA sebagai berikut:

1. APBN Terus Naik, Porsi Belanja Daerah Stagnan. Pada setiap pengajuan anggaran Pemerintah selalu mengklaim anggaran ke daerah terus ditingkatkan, bahkan pada tahun 2010, pemerintah mengklaim telah meningkatkan anggaran transfer ke daerah 2 kali lipat lebih, dari Rp. 150,4 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 344,6 trilyun pada APBN-P 2010. Namun sebenarnya dibandingkan belanja Negara yang terus meningkat, proporsi belanja transfer ke daerah stagnan dikisaran 30% dari total belanja Negara. Jika porsi anggaran ke daerah masih kecil, tidak mengherankan berapapun besarnya kenaikan APBN tidak akan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

2. Dana Liar Ke Daerah, Tumbuhkan Calo Anggaran. Pada APBN-P 2010 perubahan anggaran transfer ke Daerah yang paling siginikan mengalami kenaikan adalah dana penyesuaian, sebesar Rp. 13,8 trilyun, sehingga menjadi Rp. 21,1 triliyun atau setara dengan DAK. Sementara Dana Perimbangan, hanya meningkat Rp. 3,8 Trilyun , yakni pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana penyesuaian pada awalnya digunakan untuk menampung dana kurang bayar dana perimbangan, namun sejak tahun 2008 dana penyesuaian juga digunakan untuk menampung dana non hold harmless, serta program-program adhoc . Tahun 2008 dikenal istilah DISP (Dana Infratruktur Sarana dan Prasarana), tahun 2009 menjadi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD) dan pada tahun 2010 ditambah lagi komponen Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPIP). Dana-dana infratruktur ke daerah ini jelas telah menyalahi UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Karena komponen dana perimbangan yang dikenal dalam UU ini adalah DAU, DBH dan DAK. Serta Dana Otonomi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ketidakjelasan formula penentuan daerah yang memperoleh DPDF PPD dan DPIPD akan menjadi lahan baru bagi calo-calo anggaran di DPR dan Pemerintah untuk menjual kewenangannya kepada Daerah yang menginginkan pengucuran dana ini. Persoalan ini sempat mencuat, ketika DPR Komisi XI merasa berjasa mengoptimalisasi penerimaan pajak dan merasa berhak meminta anggaran Rp. 2 trilyun untuk dikucurkan ke daerah pemilihannya. Hal ini semakin menunjukan kekuatan lobby politik menjadi penentu daerah memperoleh kucuran anggaran, ketimbang kebutuhan prioritas daerah. Tidak mengherankan jika otonomi daerah tidak mampu menjadi pendongkrak kesejahteraan rakyat daerah, dengan pola penganggaran seperti ini.

Tabel. Tambahan Dana Penyesuaian Pada APBN P 2010, Rawan Calo Anggaran

(milyar)

No	Dana Penyesuaian	APBN	APBN-P	Selisih
1	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.800,0	-	-
2	Dana Insentif Daerah	1.387,8	-	-
3	Kurang Bayar DAK	80,2	-	-
4	Kurang Bayar DISP	32,0	-	-
5	DPDF-PPD	-	7.100,0	7.100,0
6	DPIPD	-	5.500,0	5.500,0
7	DPIP	-	1.250,-	1.250,-
	Totak	7.300,0	13.850,-	21.150,-

Sumber : Seknas FITRA, Diolah dari Laporan Panja Banggar Transfer Ke Daerah (28 April 2010)

3. Urusan Tanpa Anggaran. Pada UU 32 tentang pemerintah Daerah, secara tegas Pemerintah menyerahkan 16 urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Curangnya, penyerah urusan yang menjadi wewenang daerah ini tidak disertai pendanaan yang memadai. Dalam APBN, Pemerintah berkilah, meskipun dana transfer ke daerah hanya 30%, namun sebanyak 30% anggaran belanja pusat juga dibelanjakan ke daerah. Seperti Dana Dekonsentralisasi, tugas pembantuan, dana vertical, belanja subsidi, PNPM, Jamkesmas, dan BOS. Padahal pada pasal 108 UUNo. 33 tahun 2004 menyatakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan urusan daerah secara bertahap dialihkan menjadi DAK. Namun Pusat tetap tidak rela menjadikan dana Dekon dan TP menjadi DAK, pasalnya PP yang mengaturnya baru diterbitkan 4 tahun kemudian pada PP No 7 tahun 2008. Dan inipun masih diatur secara bertahap pengalihannya. Ini menggambarkan Pemerintah Pusat tidak memiliki komitmen sungguh-sungguh dalam menerapkan desentralisasi fiscal semu.

4. Daerah Hanya Tukang Catat Anggaran. Meskipun daerah diberikan urusan yang menjadi kewenanganya disertai desentralisasi fiscal, namun sebenarnya urusan yang diberikan ke Pemda adalah urusan semu. Karena pada prakteknya desentralisasi fiscal ke daerah telah ditentukan peruntukan alokasi anggarannya oleh Pemerintah dan Kebijakan Pusat. Dari hasil studi Seknas FITRA, rata-rata daerah menghabiskan 80% DAUnya untuk membayar gai Pegawai. Sementara DAK, sudah ditentukan peruntukannya, bahkan daerah juga diwajibkan memberikan 10% dana pendamping Daerah juga diharuskan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, dan 10% untuk Kesehatan. Sementara tidak banyak daerah yang memiliki tumpuan dari DBH, kecuali daerah perkotaan dan penghasil Sumber Daya Alam. Daerah juga dipaksa yang untuk mengalokasikan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebagai pendamping PNPM yang besarnya antara 10-50% dari dana PNPM yang diterima. Padahal, PNPM bukan merupakan bentuk dana perimbangan maupun dekonsetrasi dan tugas pembantuan. Artinya PNPM juga telah melanggar azas dana perimbangan pada UU 33/2004. Praktis, sebenarnya daerah tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan alokasi anggaran atau sekedar tukang catat anggaran yang masuk ke APBD-nya.

Dari persoalan desentralisasi fiscal semu ini, Menteri Keuangan harus menetapkan desentralisasi fiscal sebagai prioritas reformasi sector keuangan. Desentralisasi fiscal yang menyeluruh dan berkeadilan harus dijadikan instrumen penggunaan belanja Negara dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu FITRA menuntut, Menteri Keuangan:

1. Menertibkan dana-dana liar yang mengucur ke daerah yang tidak sesuai dengan azas perimbangan keuangan, karena akan hanya akan dijadikan ajang garapan para calo anggaran antara elit DPR, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Merumuskan system perimbangan keuangan yang berkeadilan dengan mengajukan perubahan UU perimbangan Keuangan Pusat Daerah dengan memberikan kewenangan fiscal yang lebih luas dan alokasi yang lebih besar.

Dashboard Confessional Berbagi Spotlight di POND’S Teens Concert 2010

POND’S mengerti bahwa setiap remaja selalu ingin menjadi pusat perhatian atau menjadi spotlight di lingkungannya, oleh karena itu POND’S Facial Foam kembali menghadirkan suatu wadah positif yang ditujukan bagi para remaja untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya agarbisa menjadi spotlight, yaitu POND’S Teens Concert (PTC) dengan tema Share The Spotlight With Your Idol.

Arief Tjakraamidjaja, Brand Manager POND’S menyatakan, “Tanggal 29 Mei nanti akan diadakan konser puncak PTC 2010 di Jakarta.

Berbeda dengan konser PTC di Jakarta tahun 2009 lalu, tahun ini PTC menghadirkan artis internasional yang sudah di tunggu-tunggu para penggemar nya di Indonesia yaitu Dashboard Confessional, band yang berasal dari USA dan digawangi oleh Chris Carrabba yang telah sukses meluncurkan hits internasional seperti Stolen, Belle of the Boulevard dan Vindicated.”

Dalam konsernya di PTC nanti, Dashboard Confessional akan menyanyikan lagu-lagu hits-nya selama kurang lebih 90 menit. Ini pertamakalinya PT. Unilever Indonesia Tbk, melalui produknya POND’S Facial Foam menghadirkan artis internasional, hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi POND’S Facial Foam sebagai rasa terimakasih POND’S Facial Foam kepada para pengguna nya dan juga POND’S ingin menjawab keinginan para penggemar Dashboard Confessional di Indonesia.

Selain menghadirkan Dashboard Confessional, PTC 2010 juga menghadirkan band papan atas

Indonesia seperti :

1. Afgan

2. Nidji

3. Alexa

4. Changcuters

5. Ungu

6. J-Rocks

7. RAN

8. Kotak

9. D'Masiv

10. Zigas

11. The Sigit

12. Efek Rumah Kaca

”Para remaja cukup membeli 4 buah produk POND’S Facial Foam 100 gr dan akan langsung bisa mendapatkan tiket konser PTC dengan cara menukarkan struknya di radio-radio partner PTCsebelum tanggal 29 Mei ataupun bisa langsung beli di tempat acara.” Arief menambahkan.

“Terus ikuti informasi terbaru PTC 2010 di www.myponds.net/pondsteensconcert, Facebook POND’S TeenConcert, Twitter POND’S Teens, dan YouTube. Dengan menghadirkan Dashboard Confessional POND’S Facial Foam sebagai produk yang lengkap untuk semua kondisi kulit remaja, berharap dapatmemberikan inspirasi bagi remaja agar bisa menjadi pusat perhatian atau spotlight di lingkunganmereka dengan kulit yang bersih dan terawat. Be the part of the beat that keep you shine!.” tutup Arief.(Dini)

MEMBANGUN SARANA AIR BERSIH untuk MEMBANGUN PERCAYA DIRI MASYARAKAT KAMPUNG MIIS.

SATUNAMA dan Yayasan Komodo Indonesia Sejahtera (YAKINES) melihat ada hubungan antara cukupnya ketersediaan air bersih dengan tumbuhnya rasa percaya diri masyarakat. Hal tersebut terbukti pada saat memfasilitasi pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat di berbagai kampung, termasuk di Kampung Miis, Dusun Buruk, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

“Sebelum ada air, sebagian besar anak-anak malas berangkat bahkan putus sekolah. Mereka merasa malu ketika harus ke sekolah dengan wajah masih kotor dan badan bau karena jarang mandi. Saat ini, banyak anak-anak pergi bersekolah karena mereka merasa bersih dan sehat, sehingga memiliki rasa percaya diri untuk bergaul dengan anak sekolah dari kampung lain,” tutur Bapak Tua Golo Bernadus Gaut, tetua adat Kampung Miis.

Sebelumnya, SATUNAMA dan YAKINES pernah memfasilitasi pengelolaan air bersih di 3 kampung, yaitu: Kampung Ledang dan Pasat di Kecamatan Lembor, dan Kampung Rai di wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Di tiap-tiap tempat tersebut, masyarakat bertindak sebagai pelaksana pembangunan. Mereka bekerjasama dengan seorang teknisi yang bertanggung jawab dalam hal teknis sekaligus membantu masyarakat belajar untuk menangani hal-hal teknis, dan seorang fasilitator yang menjadi rekan diskusi dalam memecahkan masalah dalam proses pembangunan. Proses pembangunan sarana air bersih menggunakan cara tersebut supaya saat pembangunan selesai masyarakat bisa memahami serta mampu memperbaiki sendiri sarana tersebut.

“Sebelumnya, kami gagal dengan proyek air karena tidak ada panitia yang mengelola air. Kami tidak memiliki dana dan teknisi untuk memperbaiki saat pipa rusak. Setelah kami mengetahui cara memelihara sarana air bersih, hingga kini, jaringan air bersih tersebut bisa terjaga dengan baik,” tutur Christophorus Abdullah, Ketua Panitia Pembangunan Air.

Pembangunan dan pemeliharaan air bersih akan bertahan jika perempuan mendapat kesempatan untuk mengelolanya. Hal ini terjadi karena perempuan yang paling merasakan pentingnya air bersih. Ia lebih banyak membutuhkan air bersih untuk memasak dan mencuci pakaian jika dibandingkan dengan anggota keluarga lain. Sebelum ada saluran air di Kampung Miis, perempuan di sana harus berjalan kaki sejauh dua kilo untuk mengambil air dari mata air. Untuk itu, YAKINES mengembangkan Organisasi Pengelola Air (OPA) dengan ketua dan sebagian pengurusnya adalah perempuan.

Kampung Miis sendiri memiliki OPA sejak tanggal 25 bulan Mei 2008. Ibu Yustina Niut selaku ketua OPA dan beberapa pengurus bertugas mengelola setoran iuran air dari masyarakat. Tiap KK membayar Rp. 2.000 per bulan. Hingga saat ini, terkumpul uang kas sebesar Rp 1.000.000 sebagai tabungan apabila ada kerusakan. Yustina Niut juga menyusun aturan-aturan pengelolaan dan pemeliharaan air. Untuk menjaga supaya debit air melimpah, masyarakat menanami daerah sekitar sumber mata air dengan beringin dan tanaman lain yang menyimpan air. ”Dulu pernah air tidak mengalir selama beberapa hari, petugas berusaha mencari apa penyebabnya. Kami menemukan seekor belut yang masuk ke dalam pipa air setelah memeriksa seluruh jaringan air. Saat rapat pengurus muncul kesepakatan untuk memasang penyaring supaya hal ini tidak terulang lagi,” kata Yustina Niut. Saat ini, Pemkab Manggarai Barat menjadikan pengelolaan OPA ini sebagai model bagi seluruh OPA tingkat kampung di seluruh kabupaten.

Saat pembuatan sarana air bersih, SATUNAMA dan YAKINES juga memfasilitasi penduduk untuk menanam sayuran seperti sawi, buncis, dan kacang panjang. Kaum perempuan dari 27 KK di kampung menjadi lebih mudah menanam sayuran untuk kebutuhan gizi keluarga dan juga untuk tambahan pendapatan guna membayar sekolah anak-anak dan kebutuhan sosial lainnya. Karena kaum perempuan tidak lagi menghabiskan waktu untuk mencari air, sekarang mereka lebih memiliki banyak waktu untuk menenun kain tradisional Manggarai untuk memelihara tradisi dan mendapatkan penghasilan sampingan. Kaum laki-laki juga semakin bisa memanfaatkan kebunnya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga.

Semenjak ada sarana air, Kampung Miis semakin maju. Dalam waktu setahun ini, masyarakat banyak membangun rumah berdinding tembok yang tertata rapi. Di kampung yang belum memiliki sarana listrik ini, beberapa warga juga kemudian mulai menggunakan generator sebagai alat penerangan.

Sebelum ada pembangunan sarana air bersih, Kampung Miis terabaikan oleh pemerintah Desa Roco Ruteng. Setelah Bupati Manggarai Barat meresmikan sarana air, dalam dua tahun ini muncul bantuan perbaikan jalan dari program PNPM pemerintah, pembuatan Pusat Kesehatan Masyarakat Desa dan pembagian kelambu dari Dinas Kesehatan. Selain itu muncul rencana pembuatan waduk kecil dari Dinas PU, rencana pembuatan SD Tumbuh (sekolah persiapan yang terdiri dari 3 kelas dan muridnya melanjutkan ke SD terdekat), juga rencana membangun gereja kecil (kapel).

IGI Tak Berpolitik Praktis

Ketua Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma menyatakan Ikatan Guru Indonesia adalah organisasi profesi seperti yang telah diatur dalam UU Gusu dan Dosen (UUGD). IGI fokus melaksanakan visi dan misinya untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. "Tidak boleh ada yang menyeret guru untuk kepentingan politik sesaat dalam pemilihan bupati, wlaikota, gubernur atau capres. IGI tidak akan berpolitik praktis," tegas Satria Dharma, Rabu (1/5) hari ini.

Satria menegaskan siapa pun pengurus IGI yang terjebak dan terlibat dalam politik praktis, menjadi anggota partai politik, mendukung salah satu kontestan dalam pilkada dan sejenisnya, harus segera mengundurkan diri. "Pengurus IGI tidak boleh berpolitik praktis dan bila terlibat mereka harus mengundurkan diri atau kami mundurkan. Ini garis dan ketentuan organisasi," tegas Satria.

Penegasan Satria ini diungkapkan sebagai antisipasi atas maraknya pilkada akhir-akhir ini. Sebagai upaya pencegahan, IGI harus sejak awal membentengi diri dari tarikan-tarikan politik kekuasaan. Bagi Satria, guru merupakan profesi yang mulia yang diharapkan bisa mengayomi semua, mendidik, dan memberikan pencerahan kepada anak didiknya dan kepada masyarakat. Guru tidak boleh bersekutu pada salah satu golongan dan memushi golongan lainnya. "Kami menjaga agar profesi guru tetap terhormat dan mulia," tandasnya.

Tarikan agar IGI terlibat ke dalam kancah politik memang mulai dirasakan. Di Lamongan Jawa Timur beberapa hari lalu (16/5) sempat terjadi. Sekretaris IGI M. Ihsan menyatakan, dalam sebuah acara di Lamongan yang diselenggarakan IGI tiba-tiba muncul spanduk raksasa calon bupati Lamongan. "untungnya saya datang sebelum acara dimulai. Spanduk itu langsung saya minta agar dicopot. IGI tidak boleh dibawa ke arena politik seperti ini,' tegas Ihsan.

Di kota lain, tambah Ihsan, IGI sempat kecolongan. Maksud hati panitia seminar mengundang pejabat agar pemkot atau pemprov ikut memajukan kualitas guru di daerahnya, tba-tiba di atas panggung, di sela-sela sambutannya, sang pejabat mengkampanyekan pencalonan dirinya dalam Pilkada dan bahkan secara vulgar meminta guru mencoblos dirinya. "Kejadian ini kemudian saya netralisasi bahwa IGI tidak berpolitik praktis dan tidak boleh ada yang menyeret guru ke ranah politik kekuasaan seperti ini," tandasnya.

IGI, menurut Ihsan, memutuskan tidak bergerak dalam tataran politik praktis. IGI memfokuskan kegiatannya pada upaya-upaya peningkatan kompetensi guru. "Siapapun yang bergabung dengan IGI, haruslah dengan kebesaran hati menanggalkan atribut politiknya. Jangan sampai guru dan IGI diseret ke tataran politik praktis,' tambahnya.

Ihsan membayangkan, dengan ratusan kali Pilkada pada tahun 2010 ini, jika IGI terlibat dalam politik praktis, potensi terjadi gesekan antarguru besar sekali. Saling mendukung kontestan pilkada yang berbeda. Saling bertikai untuk hal yang sama sekali tidak ada urusannya dengan peningkatan mutu guru. "Kami ingin mencegah agar tidak terjadi,' tuturnya.

Dalam banyak pilkada, guru selalu menjadi incaran kandidat kontestan karena guru bisa melakukan penetrasi ke calon pemilih pemula dan keluarganya. Jumlah guru sekarang 2,7 hingga 3 juta orang. Pemilih pemula adalah siswa sekolah yang jumlahnya jutaan. Angka ini memang sangat empuk sebagai ajang untuk menangguk suara.

Sabda Berhasil Raih Gelar Juara Sprite D’Plong 2010 Wilayah Bekasi

Sabda berhasil menjadi pemenang setelah unjuk aksi bersama empat band lainnya di atas satu panggung dengan Gigi dan Ridho Rhoma dalam konser Sprite D’Plong 2010 wilayah Bekasi.

Setelah berlaga dan unjuk kreatifitas mengaransemen lagu pilihannya, Biarlah (Nidji), grup band Sabda berhasil keluar sebagai juara I dalam konser final Sprite D’Plong 2010 wilayah Bekasi yang diadakan di Lapangan Yonif 202 Tajimalela Sabtu malam (15/5). Untuk itu, band yang beranggotakan Yoso (17, Vokal), Cahya (17 tahun, Drum), Eka (16, Keyboard), Dimas (16, Bass), dan Bagus (16, Gitar) ini memenangkan hadiah uang tunai senilai Rp 15 juta serta kesempatan rekaman untuk CD kompilasi Sprite D’Plong 2010.

Sementara itu, D Fill yang membawakan lagu Dengarkan Curhatku (Vierra) berhasil menyabet gelar juara II dengan hadiah uang tunai senilai Rp 10 juta rupiah sekaligus menjadi juara favorit dengan perolehan SMS sebanyak 15.843 dan mendapat uang tunai Rp 5 juta. Little Queen yang membawakan lagu Lebih Baik Sakit Gigi (Meggy Z) keluar sebagai juara III dan memenangkan hadiah uang tunai Rp 7,5 juta. Dua band finalis lainnya yang tampil malam itu adalah Harum yang membawakan Laskar Pelangi (Nidji) serta Nolie and Band yang membawakan Galih dan Ratna (Chrisye).

Sprite D’Plong merupakan program musik tahunan dari Sprite yang mengajak anak muda untuk unjuk ide dan kreatifitas segar dalam bermusik. Di tahun kelimanya ini, seiring dengan peluncuran logo baru Sprite yang lebih segar, Sprite D’Plong menampilkan konsep baru dengan berubah menjadi kompetisi antar grup band, di mana sebelumnya merupakan kompetisi menyanyi antar individu. Jumlah kota audisinya pun diperbanyak dari 18 kota di Jawa dan Sumatera menjadi 20 kota di seluruh Indonesia. Selain itu, jumlah pertunjukkan konser Sprite D’Plong juga jauh meningkat. Jika tahun lalu pertunjukkan konser Sprite D’Plong hanya diadakan di babak semifinal di empat kota di Jawa dan Sumatera saja, tahun ini konser akan digelar di 20 kota di seluruh Indonesia. Sejak April 2010, lebih dari 600 band telah ikut serta dalam proses audisi yang dilaksanakan di 20 kota tersebut dan jumlah ini akan terus bertambah.

Kelima finalis yang tampil dalam konser final Sprite D’Plong tersebut terpilih dari 24 band yang mendaftar audisi di wilayah Bekasi. Setelah melalui proses penjurian, terpilih sepuluh band yang masuk ke Sprite D’Plong Fresh Chart di radio M2 FM yang berlangsung selama tiga minggu. Lagu yang diputar adalah lagu yang telah diaransemen ulang oleh kesepuluh band tersebut dengan memasukkan unsur fuse genre. Kemudian, pendengar diminta untuk memilih band favorit mereka melalui SMS, dan kelima finalis di atas lah yang memperoleh SMS terbanyak.

“Band-band yang lolos ke babak final Sprite D’Plong 2010 mempunyai genre dan aransemen beragam dan mereka berhasil menunjukkan kreativitas segar mereka. Kelima band tersebut dapat menunjukkan aksi panggung terbaik mereka dan mampu menghibur puluhan ribu penggemar Sprite yang memadati konser Sprite D’Plong malam itu,” tukas Shinta Ekaputri, Brand Manager Sprite PT Coca-Cola Indonesia.

Dalam konser final wilayah Sprite D’Plong 2010 semalam, kelima band semifinalis tampil live membawakan lagu pilihan mereka. Aksi panggung mereka dinilai oleh juri yang terdiri dari kritikus musik kawakan Indonesia yaitu Remy Sutansyah dan Rendy Raynaldi, Music Director radio M2 FM. Setelah terpilih grup band terbaik dari masing-masing 20 kota, tim Sprite kemudian akan memilih lima dari dua puluh grup band tersebut untuk dibuatkan CD kompilasi Sprite D’Plong 2010.

“Sprite menyadari pentingnya bagi anak muda untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan-kegiatan positif, salah satunya melalui musik. Dengan dibukanya kesempatan bagi grup band dari beragam genre musik untuk ikut serta, kami cukup yakin Sprite D’Plong tahun ini akan berlangsung lebih segar dan meriah,” tambah Shinta.

”Sprite sangat digemari oleh anak muda. Dengan mengadakan ajang yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berekspresi seperti Sprite D’Plong ini, kami berharap dapat lebih mendekatkan lagi Sprite dengan konsumennya,” tambah Danny Dewanto, General Manager Marketing & Customer Services Coca-Cola Amatil Indonesia Unit Jakarta.

Konser final Sprite D’Plong wilayah Bekasi dipadati oleh lebih dari 31.000 anak muda. Selain untuk mendukung kelima band finalis yang berlaga malam itu, mereka juga datang untuk menyaksikan penampilan segar dari Ridho Rhoma yang membawakan sepuluh lagu serta Gigi dengan sembilan lagu andalannya. Untuk menonton, mereka cukup menukarkan satu buah kaleng atau tutup botol plastik Sprite, atau membeli satu botol Sprite di lokasi konser seharga Rp 3.500,- sebagai tiket masuk.

Selanjutnya, konser final Sprite D’Plong 2010 akan digelar di Lapangan Hutan Kota, Lampung pada hari Jumat (21/5) mendatang.

Suatu Pagi di Angkot

pagi2.. di sebuah angkot. Naiklah pemuda pria tuna netra. Keadaan angkot cukup penuh dengan orang-orang rapi dan wangi, khas pekerja kantoran Jakarta.

Anehnya, nggak ada satu pun orang yang nolongin pria tuna netra itu. Akhirnya gue turun, dan ngajak pria itu di deket pintu. Sambil bilang" Hati-hati ya pak, pegangan, nanti jatuh."

Aksi gue itu diliat orang-orang se angkot dengan pandangan sinis, mungkin dikiranya itu orang copet kali ye...so, nggak ada yang berani ngomong juga sama orang itu. termasuk si sopir....wauw....inilah jakarta..pikir gue....akhirnya gue tanya aja, "mau turun dimana pak?" dia jawab: di otista.

Sampe otista, entah orang satu angkot pada budeg, termasuk si sopir, atau gimana? Akhirnya gue bilang aja, mas ini udah sampe otista, and gue bilang ke sopir kalo itu orang mau turun.....

terkejut tingkat dua....gue aja gitu loh sendirian yang nurunin itu orang. Kasian banget...padahal banyak loh cowok di angkot itu.

Dalam hati gue berpikir, " Bener2 ya orang Jakarta....yang dipikir cuma kepentingan sendiri, sampe-sampe nolongin orang tuna netra aja pada gengsi...

well, apa ini yg namanya jakarta masa kini??