The 3rd Top Executive Forum on Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) kembali menyelenggarakan pertemuan puncak dengan para pebisnis. Kali ini pertemuan itu bertajuk The 3rd Top Executive Forum on Governance dengan fokus pembahasan Law Enforcement for Good Governance. Pertemuan berlangsung di Grand Hyatt Nusa Dua Bali, 13-14 Mei 2010. Pada kesempatan itu, Ketua Umum KNKG Mas Achmad Daniri juga menyerahkan buku pedoman umum Good Public Governance kepada Wapres Ini adalah jawaban atas permintaan Wapres Boediono ketika KNKG bertamu ke Istana Wapres beberapa waktu lalu.

Di forum ini hadir pembicara dari Pemerintah maupun non-Pemerintah. Selain Wakil Presiden (Wapres) Boediono, hadir pula Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Country Director Bank Dunia di Indonesia Joachim von Arsmberg, serta Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Fuad Rahmani. "Semuanya berkepentingan melihat kemajuan penerapan good governance di indonesia," kata Ketua Panitia Penyelenggara Amir Abadi Jusuf.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya, mengatakan, “Ada empat elemen utama good governance, yaitu partisipasi publik, transaparansi, akuntabilitas, dan law enforcement.” Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung good governance adalah mengadakan open house bagi seluruh lapisan masyarakat pada hari Sabtu terakhir setiap bulannya, dimulai dari pukul 9 hingga pukul 12. “Semua orang dapat hadir, baik warga lokal maupun asing. Mereka mendapat waktu tiga menit untuk berbicara,” ujar Gubernur Bali menjelaskan acara open house tersebut.

“Pemerintah yang bersih merupakan janji kampanye pasangan SBY-Boediono”, ujar Wapres saat menyampaikan pengarahannya. Wapres menegaskan bahwa Pemerintah akan dengan sekuat tenaga berupaya untuk mewujudkannya. Waktu yang diperlukan untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih cukup panjang, terkadang memerlukan satu generasi atau lebih, agar dapat dirasakan secara sistematik dan berkesinambungan.

Yang jelas, sejauh ini demokrasi adalah wadah terbaik yang dapat merealisasikan Indonesia yang adil, bebas, dan makmur. “Demokratisasi tahun 1998 adalah upaya kedua untuk mewujudkan demokrasi. Yang pertama tahun 1950an dan dianggap gagal karena demokrasi tidak memberikan kemakmuran kepada masyarakat, sehingga menimbulkan deligitimasi demokrasi”, tegas Wapres pada saat menjelaskan sejarah demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi yang sustainable, semua pihak yang terlibat harus konsekuen. Tekad bangsa ini adalah agar demokrasi sustainable dan memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kuncinya terletak pada bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang juga harus didukung oleh Pemerintah yang efektif.

Masalah utama terbentuknya Pemerintah yang efektif adalah demokrasi tidak secara otomatis akan mewujudkannya, malahan kecenderaungannya pada tahap awal menemui kesulitan. Oleh karenanya, harus ada upaya khusus untuk menjaga demokrasi yang diselaraskan dengan pembentukan Pemerintah yang efektif.

Pembangunan demokrasi di berbagai negara, menunjukan awal yang bagus tetapi ada terkadang rongrongan dari dalam. Inti dari demokrasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan berkesinambungan adalah stabilitas dan regularitas secara politik, birokrasi yang efektif, dan program yang rasional untuk pembangunan sosial ekonomi. Untuk mendukung stabilitas politik, diperlukan kesepakatan dari semua pihak untuk mengikuti aturan permainan dasar demokrasi yang benar. “Perkembangan birokrasi kita saat ini lebih mengikuti alur perkembangan politik, bukan mengikuti desain birorasi yang efektif, inilah yang menyebabkan demokrasi kita menemui beberapa masalah”, ujar Wapres saat menjelaskan pentingnya birokrasi yang efektif. Untuk membentuk birokrasi yang efektif, Presiden telah membentuk Komite Nasional Reformasi Birokrasi dengan Wapres sebagai Ketua Pengarah.

Tiga bidang yang menentukan suksesnya birokrasi adalah pemberantasan masalah korupsi, menghindar dari praktek-praktek money politics, menjaga sikap profesionalisme dengan menghilangkan konflik kepentingan bisnis dan birokrasi. “Indonesia menjadi salah satu model dan menjadi contoh demokratisasi yang berjalan dengan baik. Kita berbahagia, tetapi jika kita melakukan introspeksi, masih banyak yang harus kita kerjakan,” tegas Wapres. Misalnya, masih banyak peraturan tentang demokrasi belum lengkap. “Tugas kita bersama-sama membangun pemerintahan yang efektif untuk kita semua, sehingga tercapai demokrasi yang sustainable,” ujar Wapres di akhir sambutannya.